KONSEKUENSI LOGIS PEMBANGUNAN Adalah ADANYA KESENJANGAN ANTARA DAERAH KAYA DAN DAERAH MISKIN

Dalam upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan beberapa stukturisasi sektor-sektor perekonomian guna menyelaraskan pembangunan antar sektor. Dalam upaya penyelarasan tersebut maka penyediaan fasilitas untuk memperlancar kegiatan ekonomi disediakan oleh pemerintah. Karena penyediaan fasilitas akan menunjang distribusi dan saluran pemerataan pembangunan. Beberapa daerah dikaitkan dengan penyediaan sarana yang buruk untuk kegiatan ekonomi mereka. Sehingga kegiatan ekonomi kurang berkembang dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam penyediaan barang publik.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pembangunan di Indonesia tidak merata di wilayah bagian timur serta wilayah bagian baratnya. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial tersendiri di masyarakat dalam wilayah tersebut. namun, untuk pemerataan pembangunan yang akan kita bahas mencakup wilayah yang lebih sempit, yaitu pemerataan pembangunan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Meski letak wilayah perkotaan dan pedesaan terletak dalam satu wilayah kajian regional, penyelarasan pembangunan sering terlihat bertolak belakang. Maka dapat dijumpai kesenjangan pembangunan dan kecemburuan sosial  sehingga  kesejahteraan masyarakat masih menjadi permasalahan.

Tema “konsekuensi logis pembangunan adalah adanya kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin” akan dibahas untuk memperjelas makna pembangunan itu sendiri. Mulai dari hakikat perencanaan pembangunan, proses pembangunan secara berencana, kesenjangan spasial yang terjadi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dari pemaparan diatas setelah kita membaca essai, pembaca akan terinspirasi mengembangkan sebuah pemikiran atau ide untuk memperkecil kesenjangan spasial yang ada.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor dan lain sebagainya). Target rencana pembangunan meliputi semua aspek penting yang menyangkut perekonomian nasional dan juga sebagian dari ekonomi nasional seperti sektor pertanian, perindustrian, sektor pemerintah, sektor swasta dan lain sebagainya.

Dalam proses perencanaan pembangunan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: memilih tujuan-tujuan nasional, menyusun berbagai target dan bagian terakhir adalah mengkoordinasikan suatu kerangka kerja untuk diimplementasikan, dikoordinasi dan monitor rencana pembangunan tersebut. upaya ini ditempuh agar pembangunan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian di wilayah ini. Kemanfaatan yang dijumpai akan membawa dampak positif terhadap kemajuan dibidang perekonomian. Serta dampak negatif yang dapat ditekan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam tahun 1951 United Nations Departement of Economic Affair membedakan 4 jenis perencanaan yang telah dipergunakan oleh negara-negara sedang berkembang, sebagai berikut:

“pertama, perencanaan hanya menyangkut program pembelanjaan pemerintah yang berlaku untuk masa jangka waktu satu tahun sampai sepuluh tahun. Kedua, perencanaan yang kadang-kadang hanya mengenai target produksi, apakah bagi perusahaan-perusahaan swasta ataukah bagi perusahaan-perusahaan pemerintah, dengan dasar-dasar masukan input tenaga kerja, modal atau sumber-sumber lain yang langka, atau penggunaan dengan dasaran luaran output. Ketiga, perencanaan yang bisa dipakai untuk menjelaskan keterangan pelaksanaan target ekonomi secara keseluruhan, menentukan alokasi semua sumber yang langka diantara berbagai cabang ekonomi. Keempat, perencanaan yang kadang-kadang dipergunakan untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mencoba memaksa perusahaan swasta untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Agar  perencanaan pembangunan ini berhasil dengan bak, maka menurut ML.  Jhingan  (1994: 658-664) ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

-       Komisi perencanaan = harus memuat bagian-bagian yang berkaitan dengan aspek-aspek perekonomian, seperti ahli ekonomi, ahli statistic, insinyur dan sebagainya.

-       Data statistic = data yang akurat akan membantu merumuskan suatu rencana.

-       Tujuan rencana = harus memuat tujuan spesifik agar jelas arah laju pembangunan.

-       Penetapan sasaran dan prioritas = penetapan sasaran baik secara global maupun secara sektoral merupakan hal yang sangat penting. Sehingga sasaran yang tepat dapat diperoleh dan mencaku setiap aspek perekonomian dan harus meliputi sasaran produksi kuantitatif.

-       Mobilitasi sumber-sumber = baik secara internal maupun eksternal. Sumber nternal sektor negara meliputi tabungan dan tabungan perusahaan negara, perpejakan serta keuangan deficit, sedangkan sumber eksternal meliputi penerimaan anggaran belanja neto dan pinjaman eksternal.

-       Keseimbangan rencana

-       Administrasi yang efisien dan tidak korup.

-       Kebijaksanaan pembangunan yang tepat menurut lewis :

a.       Penyelidikan potensi pembangunan, meliputi sumber nasional, penelitian ilmiah dan penelitian pasar.

b.      Penyediaan prasarana secara memadai.

c.       Penyediaan fasilitas latihan dan pendidikan umum untuk menjamin keterampilan yang diperlukan.

d.      Perbaikan landasan hukum bagi kegiatan ekonomi.

e.      Bantuan untuk menciptakan pasar yang lebih banyak dan lebih baik.

f.        Menentukan dan membantu pengusaha yang potensial, baik dalam maupun luar negeri.

g.       Peningkatan penempatan sumber-sumber yang lebih baik, baik swasta maupun negara.

-       Harus mempunyai teori konsumsi sendiri

-       Dukungan masyarakat.

      Gambaran sistem ekonomi negara kita, sistem ekonomi campuran adalah lembaga-lembaga produksi dimiliki swasta, tetapi mendapat control dan pengawasan serta pengendalian kolektif dari pemerintah. Gambaran paduan situasi antara kebebasan pasarektrim dengan pengendalian kolektif.

      Perencanaan pembangunan ekonomi berguna untuk :

1.       Memberikan kerangka pengawasan terhadap konsistensi atau optmalisasi sasaran rencana yang tertulis.

2.       Memberikan kerangka bagi penentuan sasaran yang sebenarnya.

3.       Memberikan kerangka bagi penilai proyek.

4.       Memberikan pengertian yang mendalam mengenai stuktur perekonomian serta dinamikanya guna keputusan kebijaksanaan yang lebih baik.

Dari perencanaan pembangunan para ahli tentulah didapat penilaian bahwa perencanaan pemangunan yang jelas dan terarah dapat meningkatkan pemeratan pembanguan, keterbukaan lapangan lerja dan kesejahteraan masyarakat dimana tingkat kesenjangan dapat ditekan. Namun keadaan riil bisa saja menunjukkan keadaan yang berbeda.

Permasalahan yang kita cermati saat ini adalah pulau Belitung sebagai salah satu pulau yang banyak mengandung timah. Masyarakatnya bekerja sebagai pendulang timah. Wilayah yang kaya tersebut kurang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disana karena tambang ersebut sudah dikelola insvestor asing dan ditinggalkan dengan keadaan yang tidaka layak serta. Areal tambang ditinggalkan dengan galian-galian yang dalam dan tidak ditutup sampai saat ini, kurangnya perhatian pemerintah serta prinsip pemanfaatan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Kemudian contoh yang lain seperti pembangunan wilayah desa dan kota. Contohnya d Jakarta sendiri masih ada wilayah kumuh di daerah pinggiran kali.

Permasalahan yang akan kita bahas disini permasalahan pembangunan daerah Bali yang menggunggulkan sektor pariwisata sebagai penyokong perekonomian dengan daerah Nusa Tenggara yang memiliki padang savanna yang luas. Bali bukan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tradisi yang kuat dan berbeda itulah yang mendatangkan pendapatan dan penyumbang devisa negara paling tinggi. Bali berupaya mengeksplor keindahan pantai-pantainya menjadi ladang perekonomian. Akibatnya, tata letak kota yang baik, perdagangan, dan bisnis banyak bermunculan disana. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan  indeks penerimaan tinggi telah memakmurkan masyarakat Bali.

Bagaimana dengan Nusa Tenggara? Daerah Nusa Tenggara bukan daerah miskin dan tidak kompeten. Nusa Tenggara juga merupakan wilayah dengan Panorama alam yang indah, mempunyai pantai dan gunung paling tinggi di Nusa Tenggara semua indah. Hal ini kurang mendukung pendapatan masyarakat sendiri karena pemanfaatannya masih kurang. Provokasi media yang kurang menjadikan kawasan ini masih tetap saja tidak berubah.

Hal ini perlu dicermati karena letak Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara  berada bersampingan. Pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan kecemburuan sosial antara wilayah kaya dan wilayah miskin. Banyak masyarakat Nusa Tenggara yang bermigrasi ke Pulau Bali untuk bekerja. Biaya hidup yang tinggi masih akan tertutupi dengan gaji yang tinggi pula. Perpindahan ke wilayah rural sendiri akan mengurangi kemampuan daerah asal untuk berkembang karena ditinggakan para pekerjanya.

Dua wilayah yang terletak bersandingan namun pemerataan ekonomi yang tidak merata akan membawa banyak dampak. Di Bali banyak dijumpai tenaga kerja, mayoritas bekerja sebagai enaga kasar seperti pekerja bangunan, pelayan toko dan pembantu rumah tangga. Penduduknya yang terus bertambah banyak yang berasal dari luar bali akan terus mengundang warga baru ke bali. Mereka akan mengirimkan uang hasil kerjanya ke daerah asal dan kembali pulang ke daerah asalnya sekali waktu. Pekerjaaan mereka yang membawa mereka kembali ke sumber pendapatan yang lebih besar.

Dalam pembangunan bangsa dan negara di berbagai bidang tersebut peranan pemerintah adalah sangat penting , yaitu diantaranya melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan itu pada dasarnya dipersiapkan dan disusun oleh pemerintah yang bersangkutan melalui badan perencanaan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara haruslah proaktif untuk menyediakan barang public yang menunjang pariwisatanya. Tatanan dan fasilitas yang baik mutlak diperlukan untuk mendorong keberlangsungan sektor pariwisata  dan mengupayakan pemasukan devisa negara dengan memperkenalkannya di kancah internasional melalui network sosial, website dan promosi melalui media massa baik media massa elektronik maupun media masaa cetak.

Jadi korelasinya dibangun dari penyediaan sarana dan prasarana dahulu   kemudian promosi di media massa. Ketika sarana dan prasarana yang termasuk barang public telah disediakan pemerintah, Investasi swasta akan tertarik untuk mengembangkan bisnisnya di wilayah tersebut. karena penyediaan barang publik kurang efisien bila disediakan oleh pihak swasta. Penyediaan pelayanan transportasi untuk menuju kawasan wisata di wilayah Nusa Tenggara juga harus diperhatikan, sumber daya air, listrik, kemudahan menjangkau pusat perbelanjaan, perbankan dan pemandu sebagai pengantar bahasa asing.

Di sektor pariwisata saat ini banyak ditunjang oleh budaya dan kesenian daerah. Kesenian daerah berkontribusi untuk mengenalkan budaya dan jati luhur nenek moyang yang telah diwariskan ratusan tahun. Kesenian menggambarkan seberapa besar kemampuan masyarakat d wilayah sektor pariwisata memahami nilai-nilai kehidupan dari ajaran agama.

Pada kenyataannya, masalah kesenjangan sangat dipengaruhi oleh kondisi dasar daerah dan masyarakat, seperti kesuburan lahan dan potensi alam, potensi ekonomi pasar, kondisi prasarana, kemampuan sumber daya manusia,  kelembagaan ekonomi sosial daerah yang ada serta penyebaran investasi swasta. Dalam proses perubahan struktur diperlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju. Dan sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lemah untuk lebih maju. Pemberdayaan masyarakat di wilayah yang tertinggal tidak cukup hanya untuk meningkatkan produktivitas pariwisata sendiri, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulant, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah serta belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Sehingga kesenjangan spasial dapat ditekan atau diminimalisir.